KPU Bersiap Hadapi Pilkada Serentak 2018 serta Pilpres dan Pileg 2019
LAMONGAN, SURYAKABAR.com – Setelah selesai menggelar pelaksanaan Pilkada serentak pada 2017 yang dilaksanakan Februari lalu, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bersiap menghadapi dua momen besar lainnya. Adalah pelaksnaaan Pilkada serentak selanjutnya yang digelar 27 Juni 2018 di 171 daerah di Indonesia dan pelaksnaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2019.
Guna menyiapkan dua momen besar 2018 dan 2019, KPU Jatim telah menggelar rapat koordinasi perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik pemilu. Acara diikuti KPU dari 38 kabupaten/kota di Lamongan selama dua hari, Selasa-Rabu (9-10/5/2017).
Ketua KPU Republik Indonesia, Arief Budiman mengatakan, pada 2017 merupakan tahun luar biasa bagi KPU. “KPU menghadapi tiga momen besar,” ungkap pria kelahiran Surabaya ini.
Pertama, menghadapi penyelesaian pilkada 2017. Arief mencontohkan Papua dan Sulawesi Tenggara yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang. “Hati-hati melaksanakan pilkada. Salah sedikit bisa menyebabkan pemungutan suara ulang dan berdampak pada anggaran,” pesan Arief.
Tantangan kedua, Ketua KPU RI ini menambahkan, adalah persiapan dan akan melaksanakan pilkada serentak 2018. Termasuk Jawa Timur yang melaksanakan Pilgub bersama 18 pilkada kabupaten/kota.
“Jawa Timur perlu berhati-hati, karena jumlah kabupaten/kotanya lebih banyak dari jumlah propinsi di Indonesia,” kata Arief.
Ketiga, mempersiapkan pemilu nasional serentak, pemilu legislatif dan pemilu Presiden 2019. “Walau penuh tantangan, KPU harus bekerja dengan baik, karena menjadi saksi dan pelaku sejarah pemilu nasional serentak,” tandas Arief.
Sekretaris KPU Jatim, Eberta Kawima mengungkapkan, rakor diikuti 114 peserta dari 38 kab/kota di Jatim. “Terdiri dari Komisioner yang membidangi Divisi Keuangan Umum dan Logistik, pejabat pengadaan dan operator Sistem Informasi Logistik (SILOG). Operator SILOG dilibatkan karena upload data logistik dalam pilkada 2015 kemarin perlu disempurnakan,” terang Wima.
Tujuannya, kata dia, agar pilkada serentak 2018, upload data bisa lebih baik. “Sedangkan pejabat pengadaan diundang, karena terkait langsung proses pengadaan logistik pilkada,” tambah pria asli Malang ini.
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta menjelaskan, rakor diadakan untuk perencanaan dan pengelolaan logistik pemilihan kepala daerah tahun 2018 serta pemilihan 2019. “Rakor semacam ini akan dilakukan beberapa kali,” kata Shinta.
Sumber: kominfo.jatimprov.go.id
