Pilgub Jatim 2018
Dukungan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA Mengalir
SURABAYA – Komitmen pasangan calon (Paslon) Gubernur Jawa Timur menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA yang dituangkan dalam Deklarasi Majapahit, mengalir deras.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin dan Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, serta partai pengusung menyatakan kesiapan untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.
“Kita semua sepakat ingin mengubah antri uang menjadi anti uang. Itu akan merusak proses demokrasi,” kata Pakde Karwo panggilan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (14/2/2018).
Menurut Pakde, bagi masyarakat persoalan yang paling pokok adalah memiliki komitmen berskap jujur. Dengan kejujuran, maka proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan baik. Saat pilkada, lanjut dia, pihaknya sangat kesulitan untuk mengubah pemikiran dari antri uang menjadi anti uang, karena uang adalah kebutuhan hidup. Namun, Gubernur yang telah menjabat dua priode ini yakin, mengubah antri uang menjadi anti uang bisa dijalankan di Jawa Timur.
Saat ini, proses pendidikan politik di Jatim lebih bagus dari pada daerah-daerah lain. Untuk itu, pihaknya sangat yakin kalau komitmen tolak dan lawan politik uang bisa dijalankan dengan baik. “Selain politik uang, mengenai isu SARA juga sangat penting untuk kita perhatikan,” jelasnya.
Dalam sebuah penelitian yang belum dipublikasikan, hasil penelitian tersebut menyatakan, siapa pasangan calon yang melakukan kampanye dengan menggunakan isu SARA, maka ia tidak akan disenangi. Untuk itu, seyogyanya masing-masing pasangan calon tidak memakai isu SARA untuk menghasut lawan politik. “Jatim ini memiliki kesadaran politik tinggi, makanya isu SARA tidak akan mempan,” papar Pakde Karwo.
Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menambahkan, dalam pemilihan gubernur ini sebaiknya semua menjalankan peran masing-masing. Komitmen untuk menjaga Jatim lebih kondusif harus dilakukan bersama. Bawaslu sebagai pengawas proses pemilu di Jatim harus bekerja keras supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. “Bawaslu harus bekerja keras, tetapi, tidak ada kerjaan akan lebih baik, karena tidak ada pelanggaran,” katanya.
Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar menambahkan, pihaknya akan menyuarakan proses pemilihan kepala daerah secara santai. Hal ini yang akan membuat Jatim semakin sejuk, karena Jatim memiliki karakter untuk bisa berubah dalam berpolitik. “Berpolitik dengan cara santai dan santun menjadikan perubahan di Jatim. Mari jaga kesantunan, karena Jatim memiliki karakter,” ucap dia. (arf)
