Menteri Hukum Dengar dan Jawab Keluhan Masyarakat Surabaya lewat Program Pasti Ada Solusi

SURABAYA, SURYAKABAR.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hadir langsung dengan mendengar dan menjawab keluhan yang disampaikan masyarakat Surabaya dalam Forum Pengaduan Pelayanan Publik Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum.

Didampingi sejumlah pejabat, Supratman meninjau langsung program yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur di Surabaya, Jumat (18/9/2026).

Supratman mengatakan, pihaknya terus mendorong reformasi birokrasi dan keterbukaan pelayanan publik bagi masyarakat yang diwujudkan melalui program Pasti Ada Solusi ini.

“Alhamdulillah, semua pengaduan hari ini luar biasa, sangat beragam dan sangat banyak. Semua layanan, mulai layanan notaris, layanan kewarganegaraan, kasus-kasus terkait kekayaan intelektual, dan semua 470 layanan publik di Kementerian Hukum kami terima,” ujarnya.

Baca Juga:  Unair dan Kemenkum Tanda Tangan Kontrak Lisensi Paten untuk Riset Unggulan

Supratman menegaskan, program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, program ini sudah berlangsung 17 kali dan akan rutin digelar setiap pekan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan hukum.

Sehingga, ia menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk terbuka mendengar dan memberi solusi atas kendala yang dirasa masyarakat. Supratman dengan tegas akan menerima seluruh koreksi dari masyarakat sebagai upaya perbaikan layanan.

Baca Juga:  Pemkab Sidoarjo Gelar KISI 2025, Berhadiah 60 Juta dan Peroleh Hak Cipta

“Jadi, doakan Kementerian Hukum, sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan. Kami sangat terbuka untuk mengoreksi diri atas masukan dari teman-teman semua,” tegasnya.

Samirah, salah satu warga Surabaya mengaku senang bisa mendapat tempat menyampaikan aspirasinya. Terutama mengenai pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai syarat pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dinilai dapat mengurangi motivasi masyarakat dalam berkarya.

Baca Juga:  Ghea Indrawari Tutup MOX 2026 Umsura, Bawakan 10 Lagu Hibur Mahasiswa Baru dan Alumni

“Jadi anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan ada tiga buku ya. Jadi, ngurus hak cipta itu kan tiga itu karena satunya Rp200 ribu total jadi Rp600 ribu kan berasa juga,” katanya.

“Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk ke depannya bisa gratis, sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu karena enggak ada biayanya itu. Dan untuk anak-anak disabilitas itu bisa lebih dapat perhatian khusus lah,” sambungnya.

Program Pasti Ada Solusi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung pengaduan, masukan, dan persoalan terkait layanan Kementerian Hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. (aci)