Kolom
Piala Dunia dalam Pusaran Konflik Tuan Rumah dan Anomali Kebijakan FIFA

Anomali kebijakan FIFA sebagai otoritas sepak bola dunia kali ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Amerika Serikat (AS), salah satu host Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko lepas dari sanksi, setelah melakukan penyerangan terhadap Iran.

Di awal tahun, negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Paman Sam itu juga melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Begitu juga sikap FIFA terhadap Israel, yang telah melakukan genosida di Palestina masih dijinkan mengikuti kegiatan sepak bola berskala internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sikap FIFA sangat berbeda terhadap anggotanya yang lain. Rusia karena agresinya terhadap Ukraina langsung diberikan sanksi berupa larangan mengikuti semua kegiatan sepak bola dunia.

Negara pecahan Uni Soviet itu batal bertanding di Piala Dunia 2022, Piala Eropa 2024 dan kejuaraan antar klub hingga 2026. Wajar jika Rusia mendapat sanksi seperti itu, karena memang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip aturan FIFA dan hukum internasional.

Pada tahun 2023, FIFA mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dan menggantinya dengan Argentina.

Pencabutan ini lantaran ada upaya penolakan terhadap kehadiran Israel sebagai salah satu kontestan turnamen tersebut. Kala itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, I Wayan Koster serta beberapa Ormas Islam dan Partai Politik melakukan protes keras terhadap kehadiran Israel, karena dianggap telah melakukan kejahatan perang di Palestina.

FIFA menilai kondisi keamanan dan politik Indonesia tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Penolakan beberapa pihak terhadap Israel juga dipandang sebagai sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip FIFA, yang tidak menghendaki intervensi politik dan diskriminasi dalam persepakbolaan.

Kongo dan Pakistan, termasuk juga negara yang mendapat sanksi FIFA, karena ketidakpatuhannya terhadap aturan FIFA.

Kongo terbukti adanya intervensi dari pemerintah setempat dalam pengelolaan induk organisasi sepakbolanya. Sementara Pakistan lebih pada persolaan administrarif, terkait statutanya yang tidak sesuai ketentuan FIFA.

Pertanyaan kritisnya, apakah tindakan yang dilakukan AS dan Israel tidak lebih kejam dari yang dilakukan Indonesia, Kongo dan Pakistan? Apa bedanya dengan yang dilakukan Rusia terhadap Ukrania? Inilah anomalinya kebijakan FIFA, yang tebang pilih terhadap anggotanya.

Seharusnya AS, begitu juga Israel sudah layak mendapat sanksi dari FIFA. Bahkan, penghargaan perdamaian yang diberikan kepada Trump sepantasnya dicabut karena tindakan Presiden AS ke 45 dan ke 47 itu tidak mencerminkan sebagai figur yang menjunjung tinggi perdamaian dunia.

Tidak heran jika sikap FIFA itu membuat banyak tokoh sepak bola dunia dan peserta Piala Dunia 2026 melakukan kecaman dan ancaman boikot, seperti Jerman, Spanyol dan Denmark, bahkan Iran, yang statusnya sebagai peserta pada Grup G bersama Belgia, Selandia Baru dan Mesir telah menyatakan mundur.

Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali telah resmi menyatakan, tim sepak bola Iran mundur karena adanya serangan AS dan Israel terhadap negaranya.

Mehdi Taremi dan kawan-kawan tidak mungkin hadir karena dipastikan akan mengalami tekanan keamanan, apalagi pertandingan Grup G dipertandingkan di Los Angeles Stadium.

Trump sendiri, seperti dilansir Fox News (13/3/2026) menyatakan, tim nasional sepak bola Iran “dipersilakan” untuk ikut serta di Piala Dunia 2026, tetapi ia menambahkan, partisipasi mereka mungkin tidak “tepat” karena alasan keamanan.

Sepp Blatter (mantan Presiden FIFA), Oke Gottlich (Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman) dan Claude Le Roy (Pelatih asal Prancis) memiliki sikap yang sama terhadap penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.

Sepp Blatter menyerukan agar penggemar sepak bola tidak datang ke AS untuk Piala Dunia dengan alasan kekhawatiran serius terhadap faktor keamanan dan situasi politik domestik negara tersebut.

Blatter sekaligus menguatkan pernyataan seorang pengacara anti-korupsi asal Swiss, Mark Pieth, yang mempertanyakan kelayakan AS sebagai tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di dunia itu.

Tergantung Sikap Trump

Pelaksanaan Piala Dunia 2026, kurang lebih 3 bulan lagi. Sukses tidaknya gelaran ini, khususnya yang digelar di AS sangat tergantung pada sikap dan kebijakan Trump terkait perang melawan Iran.

Jika konflik ini terus berlanjut hingga pelaksanaan Piala Dunia, maka dipastikan akan mengganggu pelaksanaan kegiatan tersebut dan tidak menutup kemungkinan ditunda atau dialihkan ke negara lain.

Jaminan keamanan setiap peserta dan suporter serta kelancaran jalannya penyelenggaraan harus menjadi prioritas utama, baik oleh FIFA maupun AS.

Sikap Trump yang keputusannya sering menuai kontroversial karena arogansinya harus bisa dikendalikan FIFA. Langkah ini untuk menepis rasa tidak aman bagi siapa saja yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia.

Dilaporkan Ticket News dan Roya News sudah ada 16.800 tiket pertandingan dibatalkan dalam semalam sebagai bentuk protes dan kekhawatiran terhadap situasi politik dalam negeri AS.

Jika di bulan Januari 2026, hotel-hotel di kota besar seperti Los Angeles, New York, Miami, Dallas, Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Toronto, dan Vancouver mencatat peningkatan pemesanan, namun saat ini justru sebaliknya. Setidaknya sudah ada 38.000 pemesanan hotel dibatalkan.

Sementara kondisi keamanan di Meksiko juga sedang tidak baik-baik saja. Pasca kericuhan sebagai imbas dari kematian bos kartel Jalisco New Generation, Nemesio Oseguera alias El Mencho, kondisi keamanan di Meksiko masih dipertanyakan. Bisa jadi, problem utama Piala Dunia kali ini adalah situasi keamanan pada tuan rumah penyelenggara. (*)

Penulis : Imam Syafii