Pendidikan
Partisipasi Kuliah di Indonesia di Bawah 32 Persen, Wamendiktisaintek Siap Perluas Akses
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Dr Fauzan MPd akan mendorong penguatan sistem pendidikan tinggi, termasuk untuk meningkatkan partisipasi kuliah di Indonesia.
Hal itu dilakukan menyusul angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia yang saat ini masih berada di bawah 32 persen. Menurutnya, angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.
“Angka partisipasi kuliah kita ini masih perlu didorong, karena masih sekitar 32 persen. Kita masih kalah dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Hal-hal seperti itulah yang menjadi fokus di dalam pertemuan ini,” ujar Prof Fauzan saat membuka Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga (Unair) Kampus C MERR Surabaya, Jumat (6/2/2026).
Prof Fauzan menegaskan, persoalan akses menjadi masalah utama rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Sehingga, pemerintah mendorong skema bantuan agar anak-anak usia kuliah bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Salah satu upaya yang dilakukan Kemendiktisaintek, yakni melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, KIP Kuliah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan diperuntukkan bagi keluarga miskin. “Kami mendorong skema KIP Kuliah agar anak-anak usia kuliah bisa kuliah,” tegasnya.
Fauzan menjelaskan, program KIP terdiri dari KIP pusat dan KIP daerah. Selain itu, terdapat pula beasiswa yang berasal dari pemerintah daerah maupun dunia industri, sesuai kebijakan masing-masing.
“Masing-masing kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 itu punya kebijakan sendiri. Di samping itu juga, ada beasiswa yang berasal dari industri,” jelasnya.
Di sisi lain, Fauzan juga mengapresiasi Unair yang dinilai telah menerapkan kebijakan penerimaan mahasiswa dari keluarga kurang mampu hingga 20 persen. Menurutnya, kebijakan itu menjadi contoh kongret dukungan perguruan tinggi dalam meningkatkan partisipasi kuliah.
“Namun demikian kita dorong, karena skema itu berbeda, itu didorong supaya anak-anak usia kuliah itu bisa kuliah,” terangnya.
Prof Fauzan menyebut, pertemuan MSA PTN-BH menjadi salah satu langkah bagus untuk menjawab persoalan tersebut, termasuk untuk meningkatkan mutu dan memperkuat posisi pendidikan tinggi dan relevansi zaman.
“Hal itu yang harus diterjemahkan di dalam seluruh kebijakan, tata kelola pendidikan tinggi, karena memang kenyataannya, realitas di lapangan masih juga relevansi, artinya antara kompetensi yang diberikan di kampus dengan realitas yang terjadi belum terlalu matching. Nah, ini mengejar supaya terjadi kesempurnaan ya link and match itu,” pungkasnya. (aci)
