Kemendukbangga/BKKBN Perkuat Kelompok UPPKA dan PKK melalui Konsolidasi Nasional AKU 2026
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penguatan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/ BKKBN yang diwakilkan Wahidah Paheng SSos MSi saat menghadiri Konsolidasi Nasional Andalan Kelompok UPPKA (AKU) 2026 di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (4/2/2026).
Wahidah mengatakan, saat ini ada sekitar 43 ribu kelompok PKK yang terus berkembang seiring lahirnya keluarga-keluarga muda.
“Kebijakan tentu kami siapkan dalam bentuk regulasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kami tetap bersama AKU dalam pembinaan kepada kelompok PKK dan UPPKA di seluruh Indonesia,” ujar Wahidah.
Menurutnya, pendekatan pemberdayaan tidak lagi hanya bersifat offline, namun juga diarahkan pada digitalisasi usaha melalui pelatihan-pelatihan yang relevan serta kolaborasi dengan berbagai mitra.
“Kami juga membangun kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga mitra CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung pelatihan, literasi keuangan, dan pengembangan usaha ekonomi keluarga. Literasi dan edukasi pengelolaan keuangan keluarga menjadi sangat penting di era digital saat ini,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dra Maria Ernawati MM mencatat, di Jawa Timur saat ini terdapat sekitar 36 ribu kelompok UPPKA yang sudah operasional dengan baik serta sekitar 5 ribu kelompok PKK.
“Jawa Timur menjadi lokasi strategis pelaksanaan konsolidasi nasional AKU karena besarnya potensi kelompok UPPKA di daerah ini,” terangnya.
Erna berharap, melalui konsolidasi ini serta dukungan kebijakan Kemendukbangga/ BKKBN, kelompok UPPKA di Jawa Timur dapat naik kelas dan semakin berjaya dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
“Hari ini kita melaksanakan Konsolidasi Nasional AKU sebagai bentuk persahabatan dan kemitraan strategis dengan AKU sebagai lembaga yang mengelola kelompok-kelompok UPPKA,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak SE dalam pidatonya yang dibacakan Sekretaris Pokja II Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Aulia Dikmah Kiswahono SSos MMedKom menyebut, Jawa Timur memiliki 8.494 desa/kelurahan dan sesuai dengan pedoman umum pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, satu desa/kelurahan memiliki satu Kelompok Khusus (Poksus) UP2K PKK.
“Jumlah Poksus UP2K PKK se-Jawa Timur sebanyak 8.494 Poksus UP2K PKK yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Ada tiga pilar utama yang diterapkan UP2K PKK sehingga Jawa Timur bisa Unggul. Yaitu digitalisasi UMKM desa, standarisasi produk, dan kemitraan strategis,” ungkapnya.
Aulia menegaskan, program UP2K PKK dikelola Tim Penggerak PKK melalui Pokja II dengan fokus utama pada peningkatan ekonomi keluarga di tingkat desa melalui pemanfaatan teknologi.
“UP2K PKK sebagai hulu (produsen) adalah wadah bagi anggota PKK untuk belajar berwirausaha, di sinilah proses kreatif terjadi. Sedangkan, toko PKK sebagai hilir (distributor dan retailer). Toko PKK (baik fisik maupun digital) berfungsi sebagai solusi dari kendala utama pelaku usaha mikro, yaitu pemasaran dan branding,” pungkasnya. (aci)
