Kanwil DJP Jatim III Sita Aset Wajib Pajak Rp4.98 Miliar

MALANG, SURYAKABAR.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III menyita 62 aset milik wajib pajak dengan total nilai taksiran sementara mencapai Rp4.985.229.861.

Aset-aset tersebut terdiri dari 56 barang bergerak dan 6 barang tidak bergerak yang disita dalam rangka penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan pajak.

“Kami telah memulai pekan sita pada 28 Juli dan telah berakhir pada 1 Agustus kemarin. Penyitaan ini merupakan salah satu langkah nyata kami dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan serta mengamankan penerimaan negara,” ujar Untung Supardi, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III.

Baca Juga:  Kanwil DJP Jawa Timur II Bersama DJP Jawa Timur I dan III Gelar Pekan Sita Serentak Aset Penunggak Pajak

Dari total nilai tersebut, barang bergerak menyumbang Rp3.194.229.861 dan terdiri dari rekening, logam mulia, serta kendaraan roda dua dan empat (termasuk mobil dan truk). Sementara barang tidak bergerak berupa enam unit rumah toko (ruko) dan tanah ditaksir senilai Rp1.791.000.000.

Aset terbanyak berasal dari kategori rekening, dengan total 30 rekening yang diblokir dengan saldo terblokir sebesar Rp1,3 miliar.

Sebagian besar dari rekening tersebut merupakan hasil dari kegiatan blokir serentak yang dilakukan pada Juni 2025. Untung menyampaikan, penyitaan dilakukan setelah proses penagihan aktif dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Kemenkeu Satu Sulsel dan Pemprov Sulsel Perkuat Kolaborasi, Bahas Strategi Pertumbuhan Ekonomi
Baca Juga:  Dekan FKH UB Raih Best Oral Presenter di Konferensi Patologi Veteriner Asia

“Langkah blokir dan penyitaan dilakukan sebagai upaya terakhir setelah wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun telah dilakukan penagihan dengan surat teguran hingga Surat Paksa,” jelasnya.

Ia menambahkan, tindakan penyitaan dilakukan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak lainnya.

“Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Namun, jika upaya tersebut tidak diindahkan, tindakan hukum akan dilakukan demi keadilan dan keberlangsungan pembangunan negara,” pungkas Untung. (abs)