DJP Jatim II Menang PraPeradilan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Sidoarjo

SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama Kantor Pusat DJP kembali menang perkara praperadilan. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menolak permohonan praperadilan melalui putusan nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.Sda yang diajukan tersangka RS dalam perkara Tindak Pidana Pajak, Selasa (4/6/2024).

Putusan ini mengulang kemenangan DJP Jawa Timur atas perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada  2023.

Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin berharap putusan ini menjadi penguatan hukum atas penegakan hukum perpajakan, sehingga bisa membantu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

RS selaku Pemohon mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II sebagai pihak Termohon Praperadilan.

Putusan nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.Sda dibacakan dalam persidangan, Selasa (4/6/2-24) oleh Hakim Tunggal yang memutuskan menolak permohonoan praperadilan untuk seluruhnya.

Baca Juga:  Kemenkeu Jatim Lelang Aset Sita, Ada Mercedes hingga Jeep Willys

Hakim berpendapat, permohonan praperadilan pemohon ditolak, karena penetapan tersangka RS oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Timur II telah sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu telah memenuhi dua alat bukti yang cukup dari keterangan saksi, surat, alket, keterangan ahli dan keterangan calon tersangka. Selain itu termohon juga sudah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan klarifikasi.

Terkait kewenangan PPNS Kanwil DJP Jawa Timur II yang dipermasalahkan pemohon, Hakim berpendapat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan dan menetapkan tersangka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Baca Juga:  1.200 Mahasiswa Ikut Rektor Cup 2024 UMM, Jadi Wadah Potensi Anak Muda

“Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.Sda ini memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan, sehingga menjadi bukti pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 tanggal 13 Februari 2024 terkait proses pemeriksaan bukti permulaan pada prinsipnya tidak boleh menimbulkan upaya paksa,” ujar Vita dalam keterangannya.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Baca Juga:  500 Mahasiswa Vokasi Unair Ikuti Program MBKM ke Luar Negeri Tiap Tahun

Sedangkan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Vita juga menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak selalu berkomitmen dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum/peraturan perundang-undangan perpajakan yang konsisten, efektif, dan berkeadilan sebagai upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan karena pajak memegang peranan besar dalam menopang penerimaan negara.

“Perlu diketahui, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai jalan akhir dalam penegakan hukum, Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya dapat diberikan keringanan sanksi, dan bahkan dihindari dari tindak pidana apabila mengakui kesalahan yang diperbuat dan melunasi kekurangan pajak sesuai denda administrasinya,” pungkas Vita. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *