Wantimpres Soekarwo Sampaikan Data Penting Manajemen Pemilu di KPU Jatim
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Selasa (30/1/2024).
Dalam kunker ini, Soekarwo menjelaskan, pihaknya bertugas memberikan second opinion kepada Presiden Joko Widodo, yakni mengenai data primer dan sekunder yang penting dalam manajemen Pemilu.
Tiba di Kantor KPU Jatim, Wantimpres Soekarwo diterima langsung Ketua KPU Jatim Choirul Anam, bersama anggota Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, dan Nurul Amalia, serta Sekretaris Nanik Karsini.
Dalam kesempatan ini, Soekarwo menyampaikan beberapa informasi. Antara lain, pandangan KPU terkait anggaran dan logistik, pengaruh cuaca terhadap pendistribusian logistik, pengelolaan cadangan logistik tak terpakai, peningkatan Parmas, serta pandangan terkait kualitas dan efektivitas pengawasan.
“Selain itu, bentuk perlindungan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mekanisme pengiriman dan pelaporan plano di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penggunaan teknologi informasi, kelemahan sistem Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam pemilu, serta bentuk koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan,” ujar Soekarwo.
Menanggapi hal itu, Choirul Anam menyampaikan roadmap persiapan KPU Jatim dalam menggelar Pemilu 2024. Pertama, mengenai anggaran untuk Pemilu 2024 diakui tidak ada masalah. Bahkan, untuk persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, KPU Jatim sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada November 2023 sebesar Rp 845 Miliar.
“Terkait data pemilih, Jawa Timur mempunyai data pemilih terbesar kedua secara nasional, yaitu 31.402.838 jiwa. Sedangkan, proses pemutakhiran data pemilih juga memetakan kategori pemilih disabilitas. Hal ini dimaksudkan agar petugas KPPS lebih siap melakukan fasilitasi,” ungkap Anam.
Selain akses difabel, KPU Jatim juga telah melakukan restrukturisasi TPS, yang hingga saat ini berjumlah 120.666 TPS. Selain itu, juga ada TPS di lokasi khusus sebanyak 416 TPS. Sementara, pengelolaan logistik di Jawa Timur juga sudah cukup baik.
“Contoh surat suara sejak 15 Januari kemarin sudah clear, tinggal pemenuhan yang rusak. Tanggal 20 Januari, kami juga sudah menyelesaikan sortir lipat. Dan target tanggal 31 besok semua logistik sudah dipacking, disetting di kotak suara untuk didistribusikan di Kecamatan. Mengingat, semua proses setting berada di Kabupaten/Kota,” jelas mantan Anggota KPU Surabaya tersebut.
Anam mengakui, hingga saat ini tidak ada laporan gudang rusak di Jawa Timur. Ditargetkan mulai 8 Februari 2024, semua logistik sudah bergeser ke Kecamatan. Kecuali, yang perlu mendapatkan perhatian khusus Kabupaten Sumenep karena di daerah Kepulauan.
Sedangkan, untuk KPPS, hingga saat ini tercatat sebanyak 844.662 orang. Semuanya sudah dilantik pada 5 Januari 2024 dan telah mengikuti Bimtek oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
“Sebagai mitigasi atas kejadian saat Pemilu 2019, seluruh calon anggota KPPS harus sehat, tidak mempunyai penyakit bawaan, terdaftar di jaminan sosial ketenagakerjaan, serta adanya uang santunan jika terjadi insiden. Selain itu, KPU juga mengantisipasi dengan memperhatikan usia 55 tahun bagi KPPS,” tegasnya.
Saat proses di TPS, untuk mengurangi beban kerja, KPPS juga harus memahami teknologi informasi. Selain itu, saat ini pengisian formulir juga disederhanakan hanya cukup satu salinan, dan akan discan untuk dicetak menggunakan kertas khusus.
Sementara, untuk partisipasi masyarakat sudah mencapai 83 persen. Namun, KPU Jatim juga terus melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara masif.
“Kami sudah melaksanakan kirab pemilu yang diwarnai dengan berbagai kegiatan sosialisasi, optimalisasi media sosial dan website. Dan, Alhamdulillah, KPU Jatim juga mempunyai hubungan yang baik dengan awak media,” pungkasnya. (aci)
