Kementerian Keuangan Jawa Timur Sampaikan Proyeksi APBN 2024
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur menggelar konferensi pers dengan tema “Perspektif Kinerja Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah di Jawa Timur Tahun 2023 dan Prospek Serta Tantangan Implementasi Tahun 2024” di Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Jl. Indrapura No.5 Surabaya, Jumat (15/12/2023).
Kegiatan ini guna menyiarkan perumusan yang cermat dalam pengelolaan keuangan negara untuk kegiatan pemerintah tahun fiskal 2024.
“APBN 2024 akan berfokus pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung Visi Indonesia Maju 2045,” tutur Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Taukhid.
Menurutnya, ekonomi Indonesia dan global masih dihadapkan pada berbagai tantangan di 2024, termasuk inflasi yang berpotensi merugikan, juga dampak geopolitik dari konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.
Taukhid menegaskan, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah harus mengambil tindakan melalui kebijakan APBN 2024 yang tepat.
Proyeksi Perekonomian Indonesia di 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2% dengan fokus mengoptimalkan kebijakan fiskal terkait distribusi dan stabilisasi APBN, alokasi APBN, dan reformasi fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta menjaga pembiayaan utang dalam batas aman dan terkendali.
Proyeksi Postur APBN Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai Sasaran Pembangunanan, Asumsi Dasar Ekonomi Makro, dan Arah Kebijakan Belanja Negara.
Pendapatan Negara Rp2.802,3 T (tumbuh 6,3% dari Outlook 2023) terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan.
Belanja Negara Rp 3.325,12 T (tumbuh 6,4% dari Outlook 2023) dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional. Pembiayaan anggaran sebesar 522,83 T (tumbuh 6,3% dari Outlook 2023). “Belanja Negara yang diproyeksikan sebesar Rp3.325,12T dalam rangka spending better dan result-based budget execution,” terang Taukhid.
Belanja negara untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur dialokasikan minimal Rp129,31 T hingga Rp148,26 T (4,46% total APBN), yang terbagi untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) Rp80,39 T (9,37% total TKD), belanja Kementerian Negara/Lembaga (KL) Rp48,92 T (4,48% total KL), belanja Khusus Subsidi (Non KL) Rp 18,96 T (6,63% total Non KL).
Sebaran belanja negara ini sesuai proporsi kebutuhan masing-masing kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur yang dilayani 14 KPPN.
Proporsi target penerimaan 2023 lingkup Provinsi Jawa Timur didominasi penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penghasil Industri Hasil Tembakau (IHT) terbesar di Indonesia, sehingga Penerimaan Kepabeanan dan Cukai memiliki proporsi tertinggi sebesar 56.95% (estimasi sementara Rp134,9 T).
Penyumbang kontribusi target penerimaan terbesar kedua yaitu dari Penerimaan Pajak sebesar 41.08% (estimasi sementara Rp116,8 T) yang terutama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki kontribusi sebesar 1,98%.
“Penjelasan tentang Kebijakan Pembiayaan Anggaran akan dikelola dengan prudent, terukur, efisein dan kompeten untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat,” tutup Taukhid. (sat)
