Berita Sidoarjo
Musrenbang RKPD Sidoarjo 2024 Fokus Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo 2023 dengan tema “Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi Inklusif, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Peningkatan SDM yang Berkarakter” di Hotel Aston, Rabu (15/3/2023).
Musrenbang dibuka Wakil Bupati Sidoarjo Subandi. Pada sambutannya ia menyampaikan, pada 2020 telah melewati kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Pada 2021 pertumbuhan ekonomi minus 3,69 %. Namun saat ini pemulihan perekonomian mulai terlihat pada skala nasional maupun Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Sidoarjo.
Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat serta semua pemangku kebijakan, sehingga pada 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi 7,53%.
Begitu pula dengan realisasi indeks pembangunan manusia pada 2022 sebesar 81,02%. Angka ini juga telah melampaui target 80,77%. Capaian itu juga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur sebesar 72,75%.
“Untuk itu pada momen Musrenbang ini kita perlu menggaris bawahi, realisasi indeks reformasi birokrasi indeks kini dan indeks kualitas lingkungan hidup masih di bawah target,” jelasnya.
BACA JUGA:
Subandi menambahkan, Index Reformasi Birokrasi berada pada realisasi B dari target BB, indeks GINI realisasi 0,373% dari target 0,359% dan indeks kualitas lingkungan hidup realisasi 57,54% dari target 59,8%.
Untuk itu perlu penajaman kembali rumusan program kegiatan dengan tetap mengedepankan asas efektivitas efisien serta pertimbangan kemampuan fiskal daerah guna mencapai target yang ditentukan.
Subandi melanjutkan, ada prioritas dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo di 2024. Ia juga menyampaikan, pembangunan juga difokuskan dalam pencapaian target 17 program prioritas serta pencapaian target indeks kinerja utama dan indeks kinerja daerah.
Untuk mewujudkan hal itu diperlukan sumber pendanaan, baik yang berasal dari pendapatan daerah transfer pusat ke daerah maupun yang bersumber dari partisipasi dunia usaha yakni CSR sebagai upaya untuk meringankan beban kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Saya mengajak kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program kepada pemerintah pusat melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan Musrenbang Provinsi Jawa Timur usulan pembangunan tersebut sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Kabupaten Sidoarjo Heri Soesanto mengatakan, Musrenbang ini diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka pembahasan prioritas pembangunan daerah serta penyelarasan tentang penyelamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu juga dilakukan pembahasan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
“Nanti akan disepakati bersama tentang rumusan akhir rancangan RKPD dan rancangan Renja Daerah yang meliputi antara lain, prioritas pembangunan dan platform pagu anggaran berdasarkan program prioritas dan fungsi perangkat daerah, daftar kegiatan prioritas baik berdasarkan sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah,” katanya. (sat)