Umsida Gelar Seminar bersama Kanwil DJP Jatim II dan Pialang Saham, Edukasi Sadar Pajak dan Pasar Modal Sejak Dini

SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) melalui Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) menggelar seminar bertema Edukasi Sadar Pajak dan Pasar Modal di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Lt. 5, Umsida, Rabu (15/12/2021).

Seminar diikuti 750 peserta, terdiri dari siswa SMA/SMK di Sidoarjo dan Surabaya, juga diikuti mahasiswa Umsida.

Ketua acara sekaligus Dekan FBHIS Umsida, Wisnu Panggah Setiyono mengatakan, pengenalan tentang sadar pajak diberikan jajaran pejabat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur (Jatim) II, dan pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara dari bidang fungsional penyuluh.

Sedangkan pengenalan tentang investasi dan pasar modal, lanjut Wisnu, pihaknya menggandeng pialang saham yaitu, IndoPremier Online Technology (Ipot) Surabaya.

“Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada adik-adik, siswa SMA/SMK dan mahasiswa tentang kemudahan dalam berivestasi. Termasuk adanya materi sadar pajak, agar peserta yang didominasi pelajar ini dapat mengenal pajak sejak dini. Sejalan dengan program DJP, pengenalan pajak ke masyarakat sejak dini,” kata Wisnu Panggah Setiyono kepada suryakabar.com, Rabu (15/12/2021).

BACA JUGA:

Guna menunjang pengetahuan lebih tentang investasi dan pasar modal, imbuh Wisnu, peserta bisa berkunjung ke ruang atau Galeri Investasi Umsida, yang berada di Lt. 3 Gedung FBHIS Umsida.

“Peserta bisa berkunjung di Galeri Investasi. Edukasi tentang pasar modal akan diberikan, atau bisa sekaligus melakukan transaksi. Beli dan jual saham melalui Galeri Investasi juga bisa,” ujarnya.

umsida n djp1

Pejabat Fungsional Penyuluh Ahli Muda, Kanwil DJP Jatim II, Candra Hadi dalam kesempatan ini, memberikan edukasi tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang baru disahkan pemerintah, 29 Oktober 2021.

Menurut Candra, wawasan tentang UU HPP ini penting diketahui peserta. Sehingga nantinya peserta lebih tahu setelah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa secara langsung terdaftar sebagai wajib pajak (WP), atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri.

Lebih jauh, kata Candra, dalam UU HPP juga mengatur tentang kewajiban WP membayar pajak, dan hanya WP tertentu yang tidak dikenakan pajak.

Misalnya, seorang WP adalah pelaku usaha, dan pendapatannya tidak lebih dari Rp 500 juta dalam satu tahun, tidak dikenakan beban pajak atas pendapatannya. Atau WP yang penghasilannya kurang dari Rp 4,5 juta per-bulan ini juga tidak dikenakan pajak.

“Peserta diedukasi tentang UU HPP dasar. Dan saat mereka sudah terdaftar sebagai WP, diharapkan dapat mengerti dan terbangun kesadaran perpajakannya,” tuturnya.

“Karena pajak sangat dibutuhkan negara. Terlebih di masa pandemi ini, pajak sangat dibutuhkan guna memulihkan ekonomi nasional,” pungkasnya. (sty)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *