Wawali Surabaya: Perwali Transisi PSBB harus Tegas

SURABAYA, SURYAKABAR.com – Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan perlu sanksi tegas dan mengikat dalam peraturan wali kota (perwali) masa transisi Surabaya. Ini bisa menjadi langkah efektif dalam penerapan selama 14 hari ke depan.

Whisnu yakin adanya penguatan dalam perwali masa transisi, masyarakat bisa lebih disiplin. ”Begitu tidak ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka yang harus kita selamatkan itu keseluruhan. Ya kesehatan, ya ekonomi,” kata Whisnu, Rabu (10/6/2020).

Politisi PDI-P ini menjelaskan, fokus kesehatan dan ekonomi lebih kepada detail aplikasi di lapangan. Termasuk urusan pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

“Dengan adanya masa transisi, protokol kesehatan kita tegakkan. Ekonomi di masyarakat bawah kita putar. Dengan begitu semua terselamatkan,” terang Whisnu Sakti yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya ini.

BACA JUGA:

• Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Perwali Tak Hanya sebagai Macan Kertas, harus Ada Sanksi Tegas

• Pasca PSBB, PKS Surabaya Tekankan Protokol Kesehatan dan Budaya Sehat Mandiri

• PSBB Surabaya Raya Tidak Diperpanjang, Masa Transisi 14 Hari

Ketegasan perwali, kata WS, panggilan Whisnu Sakti Buana, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Saat ini, Pemkot Surabaya menguatkan ekonomi masyarakat bawah. Di antaranya, stimulus bantuan dan program padat karya.

”Jika ada yang melanggar protokol, kita catat siapa yang mendapat stimulus. Beri sanksi pencabutan bantuan atau yang sedang mengikuti program. Dengan begitu ada sanksi tegas yang diberlakukan,” kata WS.

Dengan begitu, lanjut WS, kedisiplinan masyarakat selama masa transisi akan terbentuk. ”Saya optimistis kurva (penderita Covid-19) akan menurun. Konsepnya masih kita bahas,” pungkasnya. (be)