Kinerja Komisi Dianggap Kurang Efektif, Sejumlah Anggota Dewan Kota Surabaya Bentuk Lapor Dewan
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Guna menampung aspirasi atau keluhan masyarakat, sejumlah anggota DPRD Surabaya sepakat membentuk kanal komunikasi yang diberi nama Lapor Dewan. Kanal ini bisa menjadi solusi bagi warga terdampak Covid-19, mulai dari permasalahan penanganan Covid-19 hingga penyaluran bantuan sosial.
Koordinator Lapor Dewan, Moch Machmud mengatakan, hotline Lapor Dewan ini untuk menampung keluhan warga kepada anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, karena komunikasi dengan Pemkot Surabaya buntu alias tak jalan.
“Jadi hotline Lapor Dewan ini merupakan jembatan bagi warga Surabaya untuk menyampaikan berbagai keluhan yang dialami di tengah pandemi Covid-19. Sehingga nanti bisa dicarikan solusi,” ujar Machmud.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, warga bisa menyampaikan keluhannya lewat aplikasi Instagram, facebook, twitter, WhatsApp (WA) dan lain lain. Pengaduan bisa menyangkut wabah corona atau dampak corona, yaitu masalah ekonomi dan pelayanan Pemkot Surabaya yang dirasakan tidak adil.
Peristiwa terakhir kemarin, pembagian beras berlogo istana ternyata ada warga yang tidak dapat bantuan tersebut. Memang, Presiden Jokowi hanya membantu 10 ribu paket untuk warga Surabaya, tapi penduduk Kota Pahlawan kan cukup banyak. Diakui Machmud ini masalah distribusi.
“Ada RW yang memberitahukan kepada warganya akan dapat bantuan tersebut, tapi faktanya tidak dapat. Lha RW-nya menjadi kelabakan, karena sudah telanjur mengumumkan ke warga. Dalam kondisi lapar, warga merasa dibohongi. Akhirnya, RW setengah mati untuk mencarikan solusi,” ungkap mantan wartawan Memorandum ini.
BACA JUGA:
Bagaimana jika pengaduan warga dari hotline Lapor Dewan ini tak direspons Pemkot Surabaya? Machmud menyatakan, jika pihaknya sudah melakukan antisipasi. “Jika Pemkot tak menanggapi keluhan warga lewat hotline Lapor Dewan ini, maka pihaknya akan mencarikan solusi. Terpenting warga tidak kelaparan. Tidak boleh ada masalah ekonomi yang sebenarnya tugas pemerintah untuk menyejahterakan warganya, bukan malah menyengsarakan,” tandas Machmud.
Soal pembentukan hotline Lapor Dewan ini, dia mengaku, saat rapat Komisi A dengan pimpinan dewan sudah disampaikan kepada ketua dewan. “Ya sifatnya hanya pemberitahuan saja. Sebab ini kerja kita sendiri, tidak pakai biaya APBD. Jika toh nanti muncul biaya, itu keluar dari kantong sendiri-sendiri,” jelasnya.
Aggota dewan lainnya, Camelia Habiba menambahkan, pembentukan hotline Lapor Dewan ini semangatnya untuk lebih mengoptimalkan fungsi lembaga DPRD sebagai jembatan rakyat dengan pemerintah. “Itu saja. Kita ingin mengoptimalkan pelayanan kita sebagai wakil rakyat,” jelas Habiba.
Habiba menambahkan, sementara ini anggota hotline Lapor Dewan masih 9 anggota dewan. Dia berharap angka 9 ini adalah angka barokah, sehingga anggota dewan lainnya segera menyusul.
Sementara politisi NasDem, Imam Safi’i mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya juga menyediakan laman website guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan.
Namun, dia menegaskan, pembentukan Lapor Dewan ini murni merupakan sikap beberapa DPRD Surabaya terhadap buntunya komunikasi mereka dengan Pemkot Surabaya. “Ini murni sebagai sikap kami yang tidak puas terhadap kinerja pemkot yang kami lihat masih kurang maksimal,” ujar Imam.
Dia juga menampik, Lapor Dewan ini merupakan bentuk protes terhadap belum terbentuknya Pansus Covid-19. “Secara tegas ini tidak ada hubungannya dengan Pansus Covid-19 yang belum terbentuk, ini tidak ada hubungannya. Ini murni bentuk keprihatinan kami, karena buntunya komunikasi kami dengan pemkot,” ujarnya.
Namun dia tidak membantah jika Lapor Dewan ini diinisiasi, karena tidak efektifnya kinerja komisi-komisi selama ini. “Kita merasakan rapat-rapat komisi yang selama ini dilakukan kurang efektif, sehingga kami berinisiatif untuk membentuk hotline bagi warga yang bisa diakses dengan cepat dan kami berusaha akan memberikan solusi terhadap masalah yang dikeluhkan,” pungkasnya. (be)
